Menanggapi keluhan salah satu warga bernama Untung terkait masalah pemetaan zonasi di kawasan komersial, Rahmulyo menekankan bahwa pengukuran jarak menggunakan Google Maps memang sudah menjadi standarisasi baku. Namun, ia tidak menampik bahwa realita di lapangan sering kali memicu persaingan ketat dalam satu wilayah RT atau RW yang sama.
Rahmulyo bahkan juga menceritakan bahwa anaknya sendiri juga menjadi ‘korban’ ketatnya sistem zonasi ini.
“Itu terjadi sama anak saya sendiri. Rumah kami masih dalam satu wilayah RT dan RW yang sama. Tapi saat diukur dari sekolah ke rumah saya, jaraknya 590 meter. Sementara ada warga lain di RT yang sama tapi posisinya lebih dekat, jaraknya 520 meter. Secara sistem, yang 520 meter ini lebih diuntungkan. Akhirnya anak saya terpental, ya sudah, itu sah secara sistem,” cerita Rahmulyo.
Meskipun posko pengaduan ini baru dibuka, sudah ada sekitar 4 hingga 5 orang tua murid yang datang langsung untuk mengadu. Rahmulyo mengibaratkan inisiatif ini “laku keras” karena memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini.
Dari data aduan yang masuk, mayoritas warga mengeluhkan masalah jalur zonasi. Berdasarkan evaluasi fraksi, masalah krusial sering terjadi ketika ada beberapa calon siswa yang memiliki jarak domisili yang sama persis, sementara sisa kuota kursi yang tersedia sangat terbatas.
“Rata-rata bicaranya soal zonasi. Jaraknya sama, domisilinya sama, tapi kursinya sisa dua, otomatis tiga orang lainnya harus gugur. Nah, penentu siapa yang gugur itu akhirnya dilihat dari faktor usia dan kecepatan sistem. Itu yang mempengaruhi,” jelasnya.
