Mereka juga menegaskan bahwa Perkum harus digunakan sebagai instrumen penataan organisasi, bukan menjadi alat politik untuk menyingkirkan calon tertentu dalam Muktamar NU.
Selain itu, massa mendesak panitia dan seluruh jajaran PBNU menerapkan aturan secara adil, terbuka, dan konsisten serta tidak memberlakukan aturan secara surut atau menafsirkannya berdasarkan kepentingan kelompok tertentu.
Mereka juga meminta adanya penjelasan resmi dan ruang klarifikasi. [Ant]
