- Proyek-proyek strategis yang sejak awal dicanangkan untuk mengatasi kemacetan dan banjir justru berjalan tanpa melalui proses perencanaan yang partisipatif
- Pentingnya pengawasan ketat terhadap politik anggaran agar APBD Kota Semarang tidak kembali dikuasai oleh segelintir kroni atau kelompok kepentingan tertentu
- Pemkot Semarang harus bisa memperbaiki pola komunikasi publik agar setiap kebijakan infrastruktur yang diambil tidak menimbulkan kebingungan serta persepsi negatif di tengah masyarakat
MATASEMARANG.COM – Arah kebijakan pembangunan Kota Semarang dalam dua tahun terakhir kembali menuai kritik tajam dari kalangan akademisi, pegiat antikorupsi, hingga politisi. Kebijakan infrastruktur yang digenjot pemerintah daerah dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada kepentingan masyarakat luas, melainkan lebih condong memfasilitasi kepentingan pemodal dan investor.
Kritik keras ini mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar oleh Forum Media Online Semarang (Fomos) dengan mengusung tema “Dua Tahun Pembangunan Kota Semarang: Apa yang Berubah, Siapa yang Diuntungkan, dan Ke Mana Arah Politik Anggaran?” di Hotel Up Peak Semarang, Kamis, 27 Agustus 2026.
Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Mila Karmilah menyoroti secara mendalam dampak dari masifnya proyek pembangunan infrastruktur di kawasan pesisir Semarang.
Menurutnya, proyek-proyek strategis yang sejak awal dicanangkan untuk mengatasi kemacetan dan banjir justru berjalan tanpa melalui proses perencanaan yang partisipatif.
Mila menegaskan bahwa masyarakat pesisir, khususnya para nelayan di kawasan Tambakrejo hingga Mangkang, tidak pernah secara frontal menolak pembangunan. Persoalan utamanya terletak pada minimnya keterlibatan warga sejak tahap perencanaan, sehingga ruang hidup dan sumber mata pencaharian mereka tergerus tanpa ada kanal aspirasi yang memadai.
Mila mengatakan, pembangunan tanggul laut misalnya, mengubah pola sirkulasi dan aliran air secara signifikan. Kondisi ini membuat habitat kerang hijau terganggu, di mana nelayan mengeluhkan ukuran kerang yang semakin kecil dan hasil tangkapan yang kian menyusut.
