“Tidak ada konsep bagaimana membuat penampungan-penampungan di hulu. Meskipun ada rencana sebenarnya, implementasinya kapan?” kata Ronny.
“Jangan sampai anggaran ini hanya dikuasai oleh kroni-kroni tertentu seperti yang lalu,” lanjutnya.
Hilangnya Peran Musrenbang dan Lemahnya Komunikasi Publik
Dari sudut pandang tata kelola pemerintahan, mantan birokrat sekaligus politisi PSI Muhammad Farchan menyoroti pudarnya peran Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai instrumen perencanaan dari bawah.
Menurut Farchan, ketika mekanisme Musrenbang diabaikan dan proyek-proyek pembangunan langsung muncul dari instruksi elite tanpa pelibatan warga, maka jurang pemisah antara pemerintah dan masyarakat akan semakin lebar.
“Musrenbang itu kunci sebagai bottom up. Kalau orang tidak peduli, sekarang adanya semua proyek langsung yang keluar dari pemerintah,” ujarnya.
Farchan mendesak Pemkot Semarang untuk memperbaiki pola komunikasi publik agar setiap kebijakan infrastruktur yang diambil tidak menimbulkan kebingungan serta persepsi negatif di tengah masyarakat.
Dengan sisa masa jabatan pemerintahan yang masih berjalan tiga tahun ke depan, ia optimistis masih ada cukup waktu bagi eksekutif dan legislatif untuk melakukan evaluasi menyeluruh serta meluruskan kembali arah kebijakan agar benar-benar menjawab kebutuhan riil warga Kota Semarang.
“Saya masih ada harapan sebagai warga Kota Semarang. Paling tidak tiga tahun ke depan masih ada waktu untuk berbenah,” katanya.
Ia berharap pemerintah dan DPRD dapat bersama-sama mengevaluasi kebijakan yang dinilai belum memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
