MATASEMARANG.COM – Dalam monitoring kinerja keuangan BUMD jasa perbankan, Komisi C DPRD Provinsi Jateng melihat angka kredit macet (non-performing loans/NPL) masih tinggi.
Kredit bermasalah tinggi itu, antara lain, di PT BPR BKK Kudus (Perseroda) dengan rasio NPL pada 2025 sebesar 12,89 persen.
Hal itu disampaikan Dirut BPR BKK Kudus Noor Mastiko di hadapan Komisi C belum lama ini. Soal tingginya kredit macet, ia mengaku pihaknya belum berupaya menekan rasio NPL.
“Selama 3 tahun, kami belum melakukan penghapusan sehingga kredit macetnya jadi tinggi. Selama ini, penyaluran kredit kami juga tidak tinggi pertumbuhannya karena kami tidak menyasar kredit-kredit yang besar tapi lebih ke segmen kecil,” kata Noor, didampingi Dirum & Kepatuhan BPR BKK Kudus Kasmono dikutip Selasa 20 Januari 2026.
Sesuai peraturan OJK dan Bank Indonesia, kategori kesehatan bank terbagi menjadi: di bawah 2 persen (sangat sehat), 2–5 persen (sehat), 5–8 persen (cukup sehat), 8–12 persen (kurang sehat), dan lebih dari 12 persen (tidak sehat).
Rasio NPL mencerminkan kesehatan kredit bank, yakni makin kecil kian baik, karena ini menunjukkan sedikitnya kredit macet atau gagal bayar yang berdampak pada stabilitas dan laba bank. 
Senada, Dirut BPR BKK Jepara Basri juga mengaku rasio NPL masih tinggi yakni 15 persen pada 2025.
Menurut dia kondisi itu terjadi karena relaksasi kredit dari pemerintah sudah berakhir sehingga posisi debitur kembali normal.
“Sebenarnya tingginya NPL tidak hanya terjadi di BPR BKK Kudus dan Jepara. Namun, rata-rata rasio NPL di semua BPR BKK sudah dua digit,” kata Basri.
