Dukungan juga datang dari Ketua DPRD Pati Ali Badrudin menegaskan bahwa DPRD Pati mendukung penuh tuntutan nelayan agar pemerintah menurunkan harga BBM non subsidi yang dinilai memberatkan.
Nantinya, kata dia, DPRD Pati siap mendampingi nelayan hingga ke Jakarta untuk memperjuangkan aspirasi mereka, karena nelayan terbukti menjadi penyangga pangan dan taat membayar pajak.
Sementara itu, Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi Damai Nelayan Perikanan Tangkap Pati Muhammad Agung menuntut agar harga BBM nonsubsidi diturunkan maksimal dua kali lipat dari harga subsidi, yakni sekitar Rp13.600 per liter.
Ia mengungkapkan saat ini harga BBM industri untuk nelayan mencapai Rp30.000 per liter, sehingga banyak kapal tidak dapat beroperasi.
“Dengan harga BBM Rp30.000 per liter, nelayan tidak mungkin melaut. Saat ini kapal dari Juwana yang berangkat hanya sekitar 15 persen,” ujarnya dikutip Antara.
Sementara jumlah kapal nelayan di Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati berkisar antara 1.500 hingga 1.600 unit. Bahkan, sejumlah kapal yang sebelumnya melaut terpaksa kembali ke darat karena tidak mampu membeli harga BBM.
Agung menambahkan pihaknya tidak mengancam, namun akan terus mengawal tuntutan tersebut hingga ke pemerintah pusat apabila belum ada realisasi penurunan harga.
“Kami akan terus mengawal sampai ke pusat jika belum ada tindak lanjut,” ujarnya.
Nelayan juga mengeluhkan margin laba yang semakin menipis akibat tingginya biaya operasional, terutama BBM, sementara harga ikan relatif stabil. Dengan sistem bagi hasil yang diterapkan, kondisi ini membuat nelayan sulit memperoleh keuntungan. ***
