Ia mencontohkan penanganan masalah rutin seperti banjir dan rob. Menurutnya, masyarakat saat ini seharusnya bisa langsung mengunggah foto atau video kejadian di media sosial dengan menandai akun Wali Kota atau Ketua DPRD untuk direspons cepat, tanpa perlu menunggu alur laporan berjenjang dari RT, lurah, hingga camat.
Teguh membayangkan pelayanan di Semarang bisa seperti di negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, atau Eropa, di mana warga jarang bertatap muka langsung dengan aparat birokrasi, namun pelayanan publiknya berjalan hebat dan serba cepat melalui ponsel.
“Mungkin Semarang sudah punya website atau aplikasi pengaduan, tapi itu tidak cukup. Birokrasi dituntut lebih cepat dan digital. Kalau tidak butuh verifikasi hukum seperti sertifikasi khusus, tak perlu lagi tatap muka atau berkas fisik,” terangnya.
Selain tata kelola digital, Teguh mengingatkan Pemkot Semarang untuk memitigasi masalah klasik berupa rob dan banjir menyongsong berakhirnya musim kemarau. Masalah banjir dan rob disebutnya sebagai “mata pelajaran wajib” yang selalu diuji kepada setiap Kepala Daerah di Semarang.
Di sisi lain, ia mengapresiasi peran perguruan tinggi dalam menggerakkan roda ekonomi kota. Ia mencontohkan kawasan Tembalang di sekitar kampus Undip yang tumbuh menjadi pusat ekonomi 24 jam yang hidup dari sektor kos-kosan, UMKM, dan kuliner.
“Kawasan Tembalang ini ekonominya luar biasa, tidak tidur dan tidak kedip 24 jam. Tugas Pemkot adalah memfasilitasi agar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berbasis kawasan pendidikan seperti ini tidak hanya di Tembalang, tapi juga meluas ke Sekaran (Unnes), Bendan (Unika), hingga kawasan Pedurungan sesuai potensinya,” jelasnya.
