- BGN mencatat 950 dapur MBG terindikasi tidak memenuhi standar kelayakan higiene dan sanitasi
- Dapur yang belum memiliki SLHS diberi tenggat waktu hingga 10 Agustus 2026
MATASEMARANG.COM – Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas terhadap dapur pengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak memenuhi standar kelayakan.
Terkini, BGN mencatat ada sekitar 950 dapur pengelola MBG yang dicurigai belum memenuhi standar kelayakan higiene dan sanitasi.
Kepala BGN Sudaryono menegaskan bahwa Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bukan lagi sekadar syarat administratif biasa, melainkan syarat mutlak yang menentukan boleh atau tidaknya sebuah dapur beroperasi.
“Sampai sejauh ini, kami mendapatkan laporan ada 950 dapur yang kami curigai kemungkinan besar tidak layak sanitasi dan higienis. SLHS ini bukan syarat administrasi, ini syarat mutlak. Kalau tidak layak, kami tutup dapurnya secara permanen,” tegas Sudaryono dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Jumat, 7 Agustus 2026.
Tenggat Pengurusan SLHS Batas Akhir 10 Agustus 2026
BGN memberikan tenggat waktu khusus bagi dapur-dapur pengelola yang sudah beroperasi namun belum melengkapi dokumen SLHS untuk segera mengurusnya ke Dinas Kesehatan kawasan masing-masing.
Batas waktu pemenuhan dokumen kelayakan tersebut ditetapkan paling lambat hingga 10 Agustus 2026.
Di samping itu, BGN kini telah mengenerapkan sistem pengawasan otomatis (by system) terkait sanksi skorsing bagi dapur yang melanggar aturan:
- Suspensi Ringan: 10 hari
- Suspensi Sedang: 20 hari
- Suspensi Berat: 30 hari
- Suspensi Permanen: penutupan total tanpa pengoperasian kembali.
Sudaryono menekankan bahwa pengawasan ketat ini dilakukan semata-mata karena hidangan dari dapur MBG dikonsumsi langsung oleh jutaan anak dan masyarakat penerima manfaat.
“Ini membahayakan keamanan, kesehatan, dan nyawa dari penerima manfaat kita. Jadi kalau mau sebagus apa pun, jika secara higienis dan sanitasinya tidak layak, maka harus disuspend permanen,” pungkasnya.
