Menurut kajian MAKI, integritas pejabat daerah di Jateng saat ini berada pada titik mengkhawatirkan. Celah korupsi yang sistematis membuat sangat sedikit pejabat yang mampu bertahan dari godaan materi.
“Kalau KPK mau rajin penindakan, pasti ada lima atau sepuluh kepala daerah kena OTT tahun ini. Kalau dalam sebulan mereka rajin, minimal dapat satu. Di Jateng ini hanya ada satu bupati yang menolak serakah,” tegasnya.
Peringatan ini menjadi alarm keras bagi seluruh jajaran pemerintah daerah di Jawa Tengah. Pembenahan transparansi pada sistem perizinan, pengadaan barang dan jasa, serta manajemen aparatur sipil negara (ASN) harus segera dilakukan sebelum radar penindakan KPK benar-benar bergerak melumpuhkan daerah berikutnya.
