MATASEMARANG.COM – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Mohammad Saleh meminta pemerintah daerah tetap memprioritaskan penyelesaian nasib 1.814 guru honorer di tengah kebijakan efisiensi anggaran dan pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Saleh menegaskan, keterbatasan fiskal tidak boleh mengurangi perhatian terhadap sektor pendidikan, terutama kesejahteraan dan kepastian status tenaga pendidik.
“Pendidikan merupakan sektor strategis. Meskipun ada efisiensi anggaran, nasib guru honorer harus tetap menjadi perhatian pemerintah,” ujarnya, Rabu 17 Juni 2026.
Pemotongan dana TKD sebesar Rp1,5 triliun berdampak pada ruang fiskal Pemprov Jateng.
Namun, Saleh menilai kebijakan pengelolaan anggaran harus tetap mempertimbangkan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk layanan pendidikan.
Menurutnya, keberadaan guru honorer masih sangat dibutuhkan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di berbagai sekolah.
Banyak dari mereka telah mengabdi bertahun-tahun dan berkontribusi besar dalam penyelenggaraan pendidikan.
“Jangan sampai keterbatasan anggaran berdampak pada kualitas layanan pendidikan. Kebutuhan tenaga pendidik harus tetap menjadi prioritas,” tegas Ketua DPD Golkar Jateng tersebut.
Saleh mendorong pemerintah daerah berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari skema penyelesaian sesuai ketentuan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam penataan tenaga non-ASN di sektor pendidikan, dengan mempertimbangkan masa pengabdian, kebutuhan sekolah, dan kompetensi guru.
