“Itu bantuan keuangan bupati, bukan Dana Desa, sehingga tidak berkaitan dengan pemotongan anggaran Dana Desa,” katanya.
Selain dukungan anggaran pemerintah daerah, kata dia, pembangunan juga melibatkan partisipasi masyarakat melalui gotong royong, terutama untuk pekerjaan awal berupa perataan lahan dan penggalian.
“Kami mendapat swadaya masyarakat dalam bentuk tenaga untuk meratakan lahan dan pekerjaan awal pembangunan,” katanya menegaskan.
Ia mengatakan kantor desa yang dibangun memiliki ukuran 13 meter x 18 meter dan berdiri di lokasi yang lebih luas sehingga dinilai mampu mendukung pelayanan administrasi maupun kegiatan kemasyarakatan.
Meskipun demikian, dia mengakui pemangkasan Dana Desa berdampak terhadap sejumlah program pembangunan di desanya.
“Alokasi Dana Desa yang sebelumnya sekitar Rp973 juta pada tahun anggaran sebelumnya turun menjadi sekitar Rp374 juta pada tahun ini,” katanya.
Menurut dia, kondisi tersebut mengakibatkan sejumlah pembangunan infrastruktur seperti jalan desa dan jaringan irigasi harus ditunda karena anggaran lebih diprioritaskan untuk kebutuhan wajib desa.
“Yang paling terdampak adalah pembangunan infrastruktur. Beberapa rencana pembangunan jalan dan irigasi terpaksa dibatalkan karena kemampuan anggaran terbatas,” katanya menjelaskan.
Selain pembangunan fisik, kata dia, sejumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang biasanya dilaksanakan melalui program padat karya juga mengalami pengurangan sehingga menimbulkan keluhan dari sebagian warga.
Meski terjadi pengurangan anggaran, ia memastikan kualitas pelayanan kepada masyarakat tetap diutamakan sebagai bentuk pengabdian ke warga desa.
