Banyak warga yang secara administrasi tercatat memiliki KTP di pusat kota, namun realitasnya mereka sudah tidak berdomisili di sana atau sedang bekerja di luar kota.
Hal ini berbeda dengan wilayah pinggiran seperti Gunungpati. Masyarakat di sana mayoritas bekerja sebagai pekebun dan berada di rumah saat hari pencoblosan, sehingga kecenderungan untuk datang ke TPS jauh lebih tinggi.
Melalui intervensi program pendidikan pemilih di 16 kelurahan terendah ini, KPU Kota Semarang tidak hanya sekadar mengajak masyarakat untuk mencoblos. KPU ingin menggali apa saja kendala mendasar yang dihadapi warga di lapangan.
Zaini mengatakan bahwa KPU Kota Semarang akan fokus untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya Pemilu, pentingnya peran seorang pemimpin bagi daerah, hingga mengedukasi warga agar tidak sekadar datang ke TPS, melainkan mampu memilih pemimpin yang benar-benar berkualitas.
“Kami menggali kendala mereka apa. Sehingga nanti di Pemilu 2029, kami mungkin ada semacam rumusan strategi dari usulan-usulan warga yang bisa kita laksanakan,” ujarnya.
Program edukasi berskala kelurahan ini ditargetkan berjalan penuh sepanjang anggaran tahun 2026. KPU Kota Semarang membuka peluang untuk melanjutkan program serupa pada tahun 2027 dengan menyasar segmentasi pemilih lain, demi mematangkan kesiapan menuju Pemilu 2029.
Mengenai format dan model regulasi Pemilu 2029 secara menyeluruh, Zaini menegaskan pihaknya masih terus melakukan evaluasi pembelajaran. KPU Kota Semarang akan tetap berpatokan pada Peraturan KPU (PKPU) yang nantinya diterbitkan oleh KPU RI.
