Ida juga menyinggung pentingnya kejelasan regulasi terkait pembagian kewenangan.
“Upaya pengaturan harus memperjelas kewenangan provinsi dalam pembinaan dan pengawasan, serta peran kabupaten/ kota dalam pendataan dan pemberdayaan. Hal itu vital untuk mendorong koordinasi lintas sektor dan menjamin kepastian hukum,” pungkasnya.
Komisi B: Harimau Putih Semarang Zoo Mati Bukan karena Overdosis Bius
Ketua DPRD Kota Semarang Minta Pemkot Fokus Benahi Lahan Pertanian dan Ancaman Abrasi
Tepis Rumor Pungli, Panitia HUT RI Muktiharjo Kidul Buka-bukaan Alokasi Dana Rp500 Ribu/RW
Mohammad Saleh Dorong Kemitraan Petani dan Peternak di Proyek Sapi Perah Brebes
DPRD Kota Semarang Soroti Capaian Pajak Daerah Baru 45 Persen
Komisi B Minta Penentuan NJOP Diubah dari Sistem Zona ke Nilai Bidang Tanah
Komisi D Beri Sejumlah Catatan Pelaksanaan Sekolah Rakyat di Semarang
Tia Hendi: Ketahanan Keluarga Jadi Fondasi Pembangunan Karakter Masyarakat
Bentengi Anak dari Kekerasan, Krisseptiana Minta Orang Tua Lebih Responsif
Wakil Ketua DPRD Jateng Dukung Mandatori B50, Minta DMO Sawit Ketat
Dugaan Pelanggaran Etik Anggota DPRD Kota Semarang, BK Minta Klarifikasi Pelapor dan Terlapor
Fenomena “No Viral No Justice”, Mohammad Saleh Minta Pejabat Lebih Responsif
