- Jika tidak ada rasionalisasi belanja terhadap PAD yang ada sekarang, akan terjadi gagal bayar pada akhir tahun
MATASEMARANG.COM – Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Semarang Handi Priyanto menegaskan tidak ada efisiensi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Yang dijalankan hanya rasionalisasi belanja akibat melesetnya target pendapatan daerah. Rasionalisasi anggaran ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan fiskal daerah.
Handi menegaskan bahwa Pemerintah Kota Semarang mengambil langkah ini juga untuk mencegah terjadinya potensi gagal bayar pada beberapa proyek dan kegiatan di akhir tahun anggaran.
“Bukan efisiensi, yang kita lakukan adalah rasionalisasi. Penyusunan APBD 2026 dilakukan pada pertengahan hingga akhir 2025 dengan asumsi tren perekonomian yang optimistis. Namun pada tahun 2026, kondisi ekonomi nasional melambat dan berdampak pada regional, termasuk Kota Semarang,” kata Handi ditemui di Balai Kota Semarang, Jumat 14 Agustus 2026.
Handi menjelaskan sebagai kota yang berbasis pada perdagangan dan jasa tanpa sumber daya alam atau hasil tambang, pendapatan asli daerah (PAD) Kota Semarang sangat bergantung pada sektor pajak dan retribusi daerah.
Hingga memasuki triwulan ketiga 2026, realisasi penerimaan pajak daerah tercatat belum optimal. Hal ini terlihat dari belum adanya realisasi yang menembus angka 50 persen, bahkan beberapa jenis pajak masih berada di bawah 25 persen.
Kondisi tersebut menyebabkan potensi penurunan pendapatan daerah diperkirakan mencapai sekitar Rp300 miliar.
Jika penyesuaian belanja tidak segera dilakukan berdasarkan realisasi pendapatan triwulan III dan estimasi triwulan IV, Kota Semarang terancam mengalami krisis keuangan di akhir tahun.
