Ia menjelaskan, data sekolah yang kekurangan murid tersebar di 14 kecamatan. Karena itu, Disdik perlu melihat pola persebarannya, apakah berada di kawasan pinggiran atau justru di wilayah pusat kota.
Anang menyebut fenomena tersebut tidak bisa dilepaskan dari melandainya laju pertumbuhan penduduk Kota Semarang yang berdampak pada berkurangnya jumlah calon peserta didik di jenjang SD.
“Kondisi ini perlu menjadi evaluasi menyeluruh. Bahkan ke depan bisa saja dipertimbangkan kebijakan moratorium pendirian SD baru apabila jumlah lembaga pendidikan sudah jenuh. Jangan sampai terus menambah sekolah baru, tetapi sekolah yang sudah ada justru kekurangan murid,” tuturnya.
Menurut Anang, persoalan kekurangan murid lebih banyak terjadi di jenjang SD dibanding SMP. Sebab, untuk SMP negeri memang kapasitasnya sejak awal hanya mampu menampung sekitar separuh lulusan SD, sedangkan layanan pendidikan dasar memiliki pendekatan yang berbeda karena harus menjangkau masyarakat di lingkungan terdekat.
Terkait keberadaan SD swasta gratis, Anang menilai program tersebut masih relevan untuk mendukung pemerataan akses pendidikan di Kota Semarang.
“Program sekolah swasta gratis masih efektif karena tujuannya memperluas akses pendidikan. Sekolah-sekolah itu juga melalui proses usulan dan kajian kebutuhan masyarakat, sehingga keberadaannya memang untuk memenuhi layanan pendidikan di wilayah yang membutuhkan,” paparnya.
Anang juga mengaitkan kondisi ini dengan data penurunan angka kelahiran di Jawa Tengah, termasuk di Kota Semarang. Menurutnya, berkurangnya jumlah calon peserta didik merupakan konsekuensi dari menurunnya angka kelahiran, bukan karena anak-anak usia sekolah tidak bersekolah.
